Warga Penu Lakukan Aksi Penolakan Pergantian Pj Kade: PPP, Gerindra dan PDIP Taliabu Dukung Aksi Warga
TALIABU – Aksi penolakan pergantian Penjabat (Pj) Kepala Desa Penu, Kecamatan Taliabu Timur, Pulau Taliabu terus berlangsung, selain membuat petisi warga juga malakukan aksi damai.
Tak hanya dari masyarakat, penolakan itu kini didukung secara resmi oleh tiga partai politik di daerah tersebut, yaitu Ketua PPP Rismanto Tari , Ketua Gerindra Amrin Yusril Angkasa , dan Ketua PDIP, Budiman L Mayabubun.
Ketiganya secara terpisah mendesak Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus, untuk menarik kembali Keputusan (SK) pergantian Pj Kades yang dinilai kontroversial dan bermuatan kepentingan korporasi.
Dukungan partai politik ini menguat setelah ratusan warga Desa Penu melakukan aksi protes damai pada Senin (29/12/2025). Aksi yang diikuti seluruh elemen masyarakat—mulai dari BPD, Aparat Desa, Tokoh Agama (Pendeta dan Imam), Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, hingga masyarakat umum tersebut menyuarakan penolakan terhadap keputusan Bupati yang dinilai mendadak dan tidak transparan.
“Tidak ada angin tidak ada hujan, Kades diganti. Apa-apaan ini? Kasihan dengan desa kami. Kami minta Bupati jangan lakukan pergantian Pj Kades kami!” seru salah satu warga dalam orasi aksi yang bergemuruh.
Aksi dimulai dengan demonstrasi menuju Kantor Desa Penu. Di sana, perwakilan masyarakat menggelar pertemuan terbuka dengan BPD dan perangkat desa. Inti dari pertemuan itu adalah meminta BPD untuk bersikap satu suara dengan masyarakat dalam menolak kebijakan Bupati.
Usai pertemuan, massa melakukan konvoi keliling kampung sambil terus mengumandangkan orasi. Tuntutan mereka tunggal dan jelas: “Jangan ganti Pj Kades!”. Warga beralasan, kinerja Pj Kades yang baru menjabat sekitar lima bulan dinilai sangat baik.
“Kami meminta kepada Bupati untuk menarik kembali SK Pj Kades yang telah diterbitkan,” tegas massa aksi.
Aksi ini bukanlah protes yang berdiri sendiri. Sebelumnya, Anggota DPRD Taliabu, Budiman L. Mayabubun, telah membongkar dugaan kuat praktik kartel mafia tanah yang mengincar wilayah strategis, termasuk Desa Penu.
Budiman menilai pergantian Pj Kades dan Camat secara berulang adalah pintu masuk skema sistematis penguasaan lahan oleh korporasi.
“Ini pola klasik mafia tanah. Kalau tidak mau ikut skema, diganti. Negara dikalahkan, rakyat dikorbankan,” tegas Budiman dalam pernyataan tertulisnya.
Kecurigaan bahwa pergantian ini adalah bagian dari skema penguasaan tanah untuk kepentingan korporasi inilah yang kemudian memantik respons partai politik. PPP, Gerindra, dan PDIP melihat adanya indikasi penyalahgunaan kekuasaan dan potensi konflik agraria yang bisa memecah belah masyarakat.
Dukungan ketiga partai ini memberikan bobot politis yang besar terhadap tuntutan masyarakat. Mereka tak sekadar menyuarakan, tetapi juga mengancam akan mengambil langkah politik dan hukum jika Pemerintah Daerah (Pemda) tidak transparan dan mencabut SK tersebut.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada respons resmi dari Bupati Sashabila Mus terkait desakan pencabutan SK dan dukungan tiga partai politik tersebut. Masyarakat Desa Penu dan pendukungnya menyatakan siap memperhebat tekanan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
