Walikota Ternate “Ajar-ajari” Gubernur Malut yang Belum Setahun Memimpin, Lalu Bagaiman Dengan Wakota Ternate Sendiri
TERNATE – Di tengah gegap gempita perayaan satu tahun kepemimpinan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, suara kritis justru menggelinding dari dalam rumah sendiri.
Wali Kota Ternate, Dr. H. M. Tauhid Soleman, secara terbuka melancarkan kritik pedas yang menyayat etika pemerintahan provinsi, mengungkap fakta yang menggemparkan, Gubernur yang tinggal di Ternate ternyata belum sekalipun melakukan kunjungan kerja resmi ke kantor Wali Kota!
Dalam Forum Koordinasi Kepala Daerah di Hotel Sahid Bela, Rabu (17/12/2025), Tauhid yang telah dua periode memimpin Kota Ternate melepas kritik di hadapan Sherly dan para bupati.
“Kita tidak sedang meletakkan legacy saya, tetapi legacy kita bersama. Kalau hanya mengejar legacy pribadi, itu berarti pencitraan,” tegasnya, menyindir praktik pemerintahan yang ia sebut bergerak sendiri, tanpa koordinasi.
Ironisnya, upaya Pemkot Ternate untuk bertemu Gubernur di kantornya di Desa Gosale pun kerap mentah.
“Keterbatasan waktu dan agenda Gubernur yang lebih banyak di luar daerah,” demikian alasan yang diterima Tauhid, Wali Kota Ternate merasa ‘dihindari’ oleh Gubernur Maluku Utara.
Di balik tuntutannya yang lantang agar Gubernur melakukan kunjungan ke semua kabupaten/kota, terselip pertanyaan provokatif, Bagaimana dengan jejak kerja dan etika koordinasi sang Wali Kota Ternate sendiri.
Tauhid Soleman, sang ‘juru kritik’ sinergi, ternyata menyimpan catatan kelam dalam membangun harmoni internal.
Pada periode pertamanya (2021-2025), hubungannya dengan Wakil Wali Kota saat itu, Jasri Usman, merenggang hingga puncaknya sang wakil mengundurkan diri. Tauhid pun menjalani sisa masa jabatan tanpa pendamping.
Tragedi yang sama terulang! Di periode keduanya (2025-sekarang), hubungan dengan Wakil Wali Kota baru, Nasri Abubakar, di isukan kembali dilaporkan tidak harmonis.
Sikapnya yang dianggap tertutup dan mengambil keputusan sepihak dituding sebagai biang kerok.
Visi-misinya pun dikritik tidak sejalan dengan roda pemerintahan, sementara fokusnya lebih banyak tercurah untuk mengorbitkan adik iparnya sebagai Sekretaris Kota untuk maju pada Pilwakot mendatang.
Puncak ironi muncul dari tuntutannya sendiri. Tauhid meminta Sherly Tjoanda, yang baru setahun menjabat, untuk segera melakukan kunjungan kerja ke seluruh kabupaten/kota.
Namun, sebuah fakta menohok justru terlontar: “Padahal Tauhid sendiri, hingga saat ini di periode kedua, belum melakukan kunjungan kerja ke seluruh kecamatan di Kota Ternate!”
Apakah ini bentuk proyeksi, di mana seseorang mengkritik pada orang lain atas kekurangan yang justru melekat pada dirinya sendiri?
Kritik Tauhid terhadap Gubernur Sherly pun dituding banyak kalangan sebagai bentuk ‘cuci tangan’ dan mencari kambing hitam atas dinamika pemerintahan yang tidak mulus, sekaligus upaya mengalihkan perhatian dari kontroversi dan masalah koordinasi internal di tubuh pemerintahannya sendiri.
Pertanyaan besar kini menggantung, Siapa yang sebenarnya sedang membangun legacy bersama, dan siapa yang tengah memburu pencitraan pribadi? Di satu sisi, Gubernur Sherly dinilai kurang menjangkau. Di sisi lain, Wali Kota Tauhid tercatat konsisten bermasalah dalam hal sinergi vertikal (dengan provinsi) maupun horizontal (dengan wakilnya).
Pertemuan di Sahid Bela itu bukan sekadar forum koordinasi, melainkan panggung pertarungan politik dan narasi antara dua kekuatan lokal. Publik Maluku Utara, khususnya Ternate, kini menanti, akankah kritik keras ini membuahkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan yang lebih sinergis? Atau justru menjadi bumerang yang menguak lebih banyak lagi ketidakselarasan di tubuh pemerintahan daerah?
Satu hal yang pasti, tahun kedua kepemimpinan Gubernur Sherly dan periode kedua Wali Kota Tauhid akan diwarnai oleh drama politik yang penuh dengan saling tuduh dan pencarian legitimasi. Dan rakyat, sekali lagi, hanya bisa berharap bahwa retorika pedas ini tidak sekadar menjadi pertunjukan, tetapi benar-benar bermuara pada perbaikan pelayanan untuk mereka.
