Wakil Ketua DPRD Taliabu Minta Bupati Dengarkan Aspirasi Masyarakat Desa Penu
TALIABU – Gelombang penolakan masyarakat Desa Penu terhadap pergantian Penjabat (Pj) Kepala Desa semakin luas dan mendapatkan dukungan politik dari Parlemen.
Dukungan kini datang dari lembaga legislatif. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pulau Taliabu dari Partai Gerindra, Amrin Yusril Angkasa, secara terbuka meminta Bupati Sashabila Mus untuk memperhatikan dan mendengarkan suara masyarakat yang tengah bergejolak.
Dalam pernyataannya, Amrin menekankan prinsip pemerintahan yang responsif. Pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, harus memiliki kepekaan terhadap aspirasi yang tumbuh dari akar rumput.
“Ketika seluruh komponen masyarakat, dari BPD, tokoh agama, adat, hingga pemuda, bersuara kompak menyatakan penolakan, ini adalah sinyal yang sangat kuat dan tidak bisa diabaikan,” ujarnya.
Politisi Gerindra tersebut menyoroti potensi destabilisasi yang ditimbulkan. “Kebijakan yang diterapkan tanpa komunikasi yang matang dan transparan, apalagi hingga memicu penolakan massal seperti ini, berisiko mengganggu stabilitas dan ketenteraman di desa. Konflik horisontal adalah hal yang harus kita cegah bersama,” tambah Amrin Yusril Angkasa kepada media ini, Minggu (28/12/2025).
Dia mendesak Bupati Sashabila Mus untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dan substantif. “Saya meminta Ibu Bupati untuk benar-benar melihat, mendengar, dan menampung suara masyarakat Desa Penu secara langsung. Musyawarah untuk mufakat adalah jiwa dari pemerintahan di daerah kita. Keputusan akhir haruslah yang dapat meredakan ketegangan dan diterima oleh seluruh masyarakat, bukan justru memicu perpecahan,” tegasnya.
Dukungan dari Wakil Ketua DPRD ini memperkuat posisi tawar masyarakat dan menunjukkan bahwa isu ini telah meluas dari tingkat desa ke ranah politik kabupaten. Tekanan kini kian membesar di pundak Bupati Sashabila Mus.
Masyarakat Desa Penu menyambut baik intervensi politik ini. “Kami apresiasi langkah Pak Wakil Ketua DPRD yang mendengar jeritan hati warga. Ini membuktikan bahwa perjuangan kami demi hak dan ketenteraman desa didengar oleh wakil rakyat. Sekarang, tinggal Ibu Bupati yang menentukan, apakah berpihak pada kepentingan rakyat banyak atau pada kepentingan lain di balik layar?” kata Yasri, perwakilan warga.
