Hadirnya PTUN Sofifi: Bahmi Bahrun Sebut Sebagai Pemerataan Keadilan
Ternate-Keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang resmi mengesahkan pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sofifi melalui Keppres Nomor 41 Tahun 2025 disambut sukacita oleh kalangan praktisi hukum di Maluku Utara.
Keppres yang dikeluarkan pada 31 Desember 2025 ini dipandang sebagai langkah revolusioner dalam memangkas isolasi hukum yang selama ini membelenggu warga Bumi Moloku Kie Raha.
Selama puluhan tahun, warga Maluku Utara yang ingin menggugat kebijakan pejabat negara harus bertaruh perjalanan dan biaya besar melintasi lautan menuju Ambon, Maluku. Kini, dengan kedudukan PTUN di Sofifi sebagai jantung pemerintahan provinsi, hambatan geografis tersebut resmi diruntuhkan.
Menanggapi hal tersebut, Bahmi Bahrun, SH memberikan apresiasi mendalam. Sebagai pimpinan Law Office Bahmi Bahrun, SH & Partners, ia menilai bahwa kehadiran PTUN Sofifi adalah bentuk nyata dari distribusi keadilan yang merata.
“Kami dari Law Office Bahmi Bahrun & Partners melihat ini bukan sekadar pembangunan gedung baru, melainkan upaya nyata negara dalam memangkas jarak yang selama ini menghalangi rakyat kecil mencari keadilan. Selama ini, banyak warga yang terpaksa urung menuntut haknya karena biaya akomodasi ke Ambon jauh lebih mahal daripada nilai sengketa itu sendiri. Ini adalah kemenangan bagi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan,” tegas Bahmi Bahrun, SH. Senin (21/1/26)
Lebih lanjut, Bahmi Bahrun menekankan bahwa keberadaan PTUN di depan mata akan membuat para pejabat daerah di Maluku Utara lebih berhati-hati dalam mengeluarkan Surat Keputusan (SK) atau kebijakan publik.
“Dengan adanya PTUN Sofifi, kontrol yudisial terhadap birokrasi di Maluku Utara akan semakin tajam. Pejabat tidak bisa lagi semena-mena, karena akses rakyat untuk menggugat kini sudah sangat dekat. Dengan begitu masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas negara ini demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Maluku Utara,” tambahnya
