Abai Hak 10 Buruh Tambang di Halmahera Timur, PT POSITION Dilayangkan Somasi
MalutUpdate.com–Koalisi Advokasi Buruh (KAB) resmi melayangkan somasi atau teguran hukum terakhir sekaligus undangan perundingan bipartit kepada manajemen PT POSITION. Langkah hukum tersebut ditempuh menyusul dugaan pelanggaran ketenagakerjaan secara sistematis terhadap 10 pekerja tambang di wilayah operasi Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara.
Melalui tim kuasa hukum Koalisi Advokat Buruh (KAB) yang terdiri atas Lukman Harun, Rifai S. Aman, Syahrul Yasim, Fajri Umasangadji, dan Sugiar Azis mendampingi para pekerja yang telah mengabdi secara terus-menerus dengan masa kerja bervariasi, mulai dari lima bulan hingga lebih dari dua tahun. Dari hasil penelusuran hukum, KAB menemukan tiga indikasi pelanggaran serius yang diduga dilakukan oleh manajemen perusahaan.
Dugaan pelanggaran pertama berkaitan dengan status hubungan kerja. Para pekerja hingga kini masih diposisikan sebagai pekerja harian lepas, padahal mereka bekerja secara rutin setiap bulan. Sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-100/MEN/VI/2004, buruh yang bekerja 21 hari atau lebih selama tiga bulan berturut-turut secara hukum beralih status menjadi Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap.
Hak atas status penetapan tersebut diduga kuat sengaja diabaikan oleh pihak perusahaan.Selain status kerja, KAB juga menyoroti kelebihan jam kerja dan pembayaran upah lembur yang dinilai tidak adil. Para buruh dituntut bekerja antara 10 hingga 15 jam setiap hari, melebihi batas jam kerja normal yang diatur undang-undang.
Bukannya dihitung menggunakan formula resmi pengupahan lembur, kelebihan jam kerja tersebut hanya diganti dengan uang kompensasi sebesar Rp35.000 per hari, angka yang jauh di bawah ketentuan upah lembur industri pertambangan.
Pelanggaran lainnya mencakup ketiadaan jaminan sosial ketenagakerjaan. PT POSITION diduga belum mendaftarkan para pekerja ke program BPJS Ketenagakerjaan meliputi JKK, JKM, JHT, dan JP sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Padahal, pekerja beroperasi di sektor pertambangan yang tergolong berisiko tinggi.
Kelalaian perlindungan sosial ini dirasakan langsung oleh salah seorang pekerja yang jatuh sakit dan harus dirawat di Puskesmas Maba. Pekerja tersebut terpaksa membayar biaya pengobatan sebesar Rp200.000 secara mandiri. Meski perusahaan sempat memberikan bantuan sebesar Rp100.000, uang tersebut belakangan justru dipotong kembali dari gaji bulanan yang diterima pekerja.
Atas temuan tersebut, KAB menuntut PT POSITION segera menerbitkan surat pengangkatan pekerja tetap (PKWTT), membayarkan seluruh selisih kekurangan upah lembur sesuai peraturan perundang-undangan, serta mendaftarkan seluruh buruh ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan sekaligus melunasi tunggakan iurannya.
“Kami memberikan batas waktu 3×24 jam bagi pimpinan PT POSITION untuk merespons dan menyelesaikan hak-hak pekerja secara tertulis. Jika somasi dan iktikad baik perundingan bipartit ini diabaikan, kami tidak akan segan menempuh jalur pengaduan resmi ke Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans serta melaporkan dugaan tindak pidana ketenagakerjaan,” tegas Tim Kuasa Hukum Koalisi Advokasi Buruh berdasarkan Pers Reals diterima Media. Senin (3/8/26).
