Tanggapi Manajemen Jasmine Home Spa, Juru Bicara Tim Hukum KPB: Keterangan Risman Justru Perkuat Dugaan Eksploitasi Terapis
MalutUpdate.com-Tim Hukum Koalisi Pembantu Buruh (KPB) membantah keras sejumlah pernyataan Risman Hi Salehun yang mengaku sebagai Penanggung Jawab Manajemen CV Jasmine Home Spa and Beauty pada salah satu pemberitaan media lokal, Rabu (14/10/2026).
KPB menilai pernyataan tersebut keliru, tidak memiliki dasar hukum yang utuh, dan justru semakin memperkuat dugaan pelanggaran hak-hak normatif terhadap lima pekerja terapis yang mereka dampingi.
Juru bicara Tim Hukum KPB, Sugiar Azis, S.H., secara tegas mempertanyakan kedudukan hukum Risman yang mengklaim diri sebagai penanggung jawab manajemen. Menurutnya, istilah tersebut tidak dikenal dalam nomenklatur hukum perusahaan maupun hukum ketenagakerjaan Indonesia.
“Kedudukan hukum Risman ini harus jelas. Apakah dia pemilik, pengurus, direktur, atau penerima kuasa? KPB mempertanyakan kapasitas formalnya dalam mewakili pemberi kerja pada perselisihan hubungan industrial ini. Jangan sampai publik disesatkan oleh klaim tanpa dasar hukum yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” tegas Sugiar Azis, S.H., dalam keterangan resminya.
Bantah Abaikan Bipartit dan Tantang Buka Data Usaha secara Transparan
Sugiar juga meluruskan tuduhan yang menyebut pihak KPB terburu-buru melayangkan somasi tanpa menempuh jalur perundingan. Ia menegaskan bahwa Surat Somasi tertanggal 08 Oktober 2026 dikirimkan secara bersamaan dengan Surat Permohonan Perundingan Bipartit.
“Somasi adalah teguran hukum yang sah dan lazim digunakan sebelum menempuh langkah hukum lanjutan, bukan pengganti bipartit. Fakta bahwa surat permintaan berunding kami kirimkan bersamaan dengan somasi justru disembunyikan dalam pemberitaan. Kami mengundang Risman untuk menjawab permintaan berunding itu secara resmi di meja perundingan, bukan berwacana di media,” ujar Sugiar. Kamis (15/1026)
Terkait klaim bahwa Jasmine Home Spa merupakan usaha mikro yang dikecualikan dari ketentuan pengupahan tertentu, KPB meminta hal itu dibuktikan secara akuntabel. Merujuk pada Pasal 35 PP Nomor 7 Tahun 2021, status usaha mikro ditentukan berdasarkan batas modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
“Klaim usaha mikro tidak bisa didasarkan pada pengakuan sepihak. Kami menantang Risman untuk membuka data secara transparan pada saat forum Tripartit di Disnaker nanti mulai dari omzet bulanan dan tahunan, modal usaha, NIB, hingga klasifikasi usaha yang terdaftar resmi. Jangan membuat narasi tanpa bukti faktual,” imbau Sugiar.
KPB: Asas No Work No Pay Dibaca Setengah-Setengah, Jam Kerja Melampaui Batas Normal
Menanggapi dalil no work, no pay yang digunakan manajemen saat kondisi sepi pelanggan, Sugiar menyebut pihak manajemen telah keliru membaca aturan karena mengabaikan pasal pengecualian. Merujuk pada Pasal 93 ayat (2) huruf f UU Ketenagakerjaan (sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja) jo. Pasal 40 ayat (2) PP Nomor 36 Tahun 2021, upah tetap wajib dibayar penuh apabila pekerja hadir dan bersedia bekerja, namun pengusaha tidak mempekerjakannya karena kesalahan atau halangan pengusaha.
“Sepinya pelanggan adalah risiko bisnis yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab manajemen, bukan risiko yang boleh dibebankan kepada pekerja. Selama para terapis datang tepat waktu, siaga di tempat kerja, dan tidak menolak tugas, kewajiban kontrak mereka telah terpenuhi. Waktu siaga mereka tetap berada di bawah perintah pengusaha,” terang Sugiar.
Selain itu, KPB menyoroti bantahan manajemen mengenai jam kerja. Manajemen berdalih bahwa durasi 10–12 jam hanyalah waktu operasional outlet. Padahal, klausul dalam kontrak kerja secara eksplisit mencantumkan jam kerja terapis mulai dari pukul 09.45 hingga 21.45 WIT (12 jam per hari).
“Pengakuan bahwa jam operasional tersebut berlaku di outlet justru menguatkan dalil kami. Jam kerja 12 jam sehari jelas-jelas melampaui batas waktu kerja normal sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU Ketenagakerjaan. Kelebihan jam kerja tersebut wajib dihitung sebagai kerja lembur beserta upah lemburnya sesuai Pasal 78 UU Ketenagakerjaan dan PP Nomor 35 Tahun 2021,” lanjutnya.
Pelanggaran Jaminan Sosial dan Prosedur PHK
Mengenai alasan manajemen yang belum mendaftarkan terapis ke program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan dalih “masih pekerja baru”, KPB menilai hal tersebut sebagai pengakuan terbuka atas pelanggaran hukum.
“Pernyataan bahwa pekerja belum didaftarkan karena statusnya masih baru justru menjadi bukti kuat adanya pengabaian undang-undang. Faktanya, sebagian dari klien kami telah bekerja lebih dari satu tahun sebelum diberhentikan secara sepihak. Aturan mana yang membolehkan pengecualian kepesertaan BPJS bagi pekerja baru? Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 mewajibkan pendaftaran sejak awal hubungan kerja,” kata Sugiar.
Di akhir keterangannya, Sugiar mengingatkan manajemen Jasmine Home Spa untuk tidak melakukan tindakan balasan yang melanggar hukum, seperti memecat pekerja yang menggunakan hak dasarnya untuk berserikat atau bermogok kerja (Pasal 137 UU Ketenagakerjaan).
“Mogok kerja adalah hak konstitusional pekerja. Menghentikan pekerja karena niat mogok adalah bentuk tindakan balasan yang dilarang oleh hukum. Setiap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) wajib menempuh prosedur resmi sesuai Pasal 151 UU Ketenagakerjaan jo. UU No. 6 Tahun 2023. Kami mengimbau manajemen untuk bersikap kooperatif dan mematuhi seluruh hukum ketenagakerjaan yang berlaku,” tutup Sugiar Azis, S.H.
