Gubernur Didesak Bersikap: ASN Ketua Koperasi Pelabuhan Harus Pilih Tugas Kedinasan atau Mundur
MalutUpdate.com-Pelaksanaan aktivitas komersial Koperasi Mutiara di Pelabuhan Speedboat Mangga Dua, Kota Ternate, menuai sorotan tajam.
Polemik ini bermula dari keluhan warga terkait penimbangan barang bawaan penumpang, hingga terungkapnya status Iksan Adam, seorang ASN Humas Protokoler Pemprov Maluku Utara, yang juga menjabat sebagai Ketua Koperasi Mutiara.
Hal tersebut diungkapkan Praktisi Hukum Maluku Utara, Bahmi Bahrun, S.H., saat dimintai tanggapan hukum mengenai regulasi rangkap posisi di Café Decoga, Ternate, pada Senin (15/8/2026).
Bahmi mendesak Gubernur Maluku Utara untuk segera mengambil tindakan tegas. Menurutnya, oknum ASN yang bersangkutan harus diuji status kepegawaiannya dan diminta menentukan pilihan: fokus pada tugas kedinasan atau melepaskan jabatannya sebagai Ketua Koperasi.
Ia menekankan bahwa status ASN yang melekat pada pengurus koperasi berpotensi kuat memicu benturan kepentingan antara fungsi pelayanan publik kedinasan dan aktivitas komersial di pelabuhan.
“Ketika seorang ASN aktif sekaligus menjadi ketua koperasi yang menjalankan aktivitas komersial di fasilitas pelayanan publik, maka pertanyaan mengenai konflik kepentingan menjadi sangat wajar dan wajib dijawab,” tegas Bahmi saat dimintai tanggapan di Cafe Decoga.
Ia mengingatkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS secara tegas mengikat setiap aparatur negara untuk mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Jika ingin aktif mengelola kegiatan usaha atau organisasi komersial luar, atribut ASN tidak boleh dijadikan tameng.
“ASN bukan pengusaha yang bebas menjalankan kepentingan pribadi tanpa batas. Ada koridor etik, disiplin, dan hukum yang melekat pada statusnya. Kalau memang memilih menjadi ketua koperasi yang mengelola aktivitas komersial, status dan izin kedinasannya harus diperjelas oleh Gubernur. Jangan sampai ada kesan jabatan ASN ikut mem-backup aktivitas bisnis tersebut,” ujarnya.
Selain status kepegawaian, Bahmi sebelumnya juga menegaskan bahwa kepentingan kelompok tidak boleh mengesampingkan regulasi umum, termasuk terkait dasar hukum kebijakan penimbangan muatan barang dan biaya kelebihan bagasi penumpang di pelabuhan.
“Publik berhak tahu dasar kewenangannya. Apakah ada aturan yang menjadi dasar penarikan, siapa yang menetapkan tarif, siapa yang mengawasi, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Jangan mengalihkan substansi persoalan hanya dengan alasan uangnya masuk ke kas koperasi,” tambah Bahmi.
Ia meminta Pemprov Maluku Utara dan Gubernur tidak melakukan pembiaran dan segera memanggil yang bersangkutan untuk diperiksa secara transparan.
“Saya minta jangan ada pembiaran. Periksa, buka aturan dan dokumennya. Apakah rangkap jabatan tersebut diperbolehkan, apakah ada izin atau dasar penugasannya, apakah ada konflik kepentingan, dan apakah aktivitas tersebut mengganggu tugas kedinasannya sebagai ASN. Semua harus diuji berdasarkan aturan, bukan berdasarkan kedekatan atau kepentingan,” kata Bahmi.
Sebagai penutup, Bahmi menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah hanya bisa dibangun melalui transparansi dan kepatuhan penuh terhadap hukum.
“Publik tidak membutuhkan pembelaan normatif. Publik membutuhkan kepastian bahwa tidak ada ASN yang menggunakan posisi, pengaruh atau statusnya untuk kepentingan di luar tugas negara. Kalau ada dugaan benturan kepentingan, periksa secara terbuka. Sederhana saja: kalau bersih, tunjukkan dasar hukumnya; kalau bermasalah, tindak sesuai aturan,” pungkas Bahmi.
Sekedar diketahui. Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS serta PP Manajemen PNS, setiap aparatur wajib memfokuskan waktu dan kinerjanya secara penuh untuk pelayanan publik, serta dilarang bekerja pada badan usaha yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. ASN hanya diperbolehkan mengurus Koperasi Pegawai Negeri (KPN) di internal instansi demi kesejahteraan pegawai, itu pun harus mengantongi izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) seperti Gubernur atau Sekda.
Di sisi lain, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) di tingkat daerah tidak memiliki kewenangan maupun dasar hukum untuk menerbitkan legalitas atau SK pengangkatan seorang ASN menjadi ketua koperasi. Kewenangan Disperindagkop hanya sebatas memberikan rekomendasi, penyuluhan, surat pengantar operasional, serta melakukan verifikasi lapangan dan pembinaan kelayakan usaha koperasi.
Hingga berita ini dipublikasikan, upaya konfirmasi kepada Iksan Adam terkait keterlibatannya sebagai Ketua Koperasi Mutiara belum membuahkan hasil. Redaksi masih terus berupaya meminta tanggapan resmi dan klarifikasi dari pihak terkait.
