Lagi! Peran Oknum PNS Pada Investasi Bodong Zahra Berkah Diperkarakan, Rugikan Korban Ratusan Juta
Ternate-Kasus dugaan penipuan berkedok investasi bodong “Zahra Berkah” di Kota Ternate, Maluku Utara, terus bergulir. Setelah sang pemilik (owner) ditetapkan sebagai tersangka tunggal, proses hukum kini melebar ke tingkat leader yang turut berperan dalam pengumpulan dana masyarakat.
Pada Selasa (27/10/2026), perwakilan penasihat hukum dari tujuh orang korban, Mubarak A. Waysamola, S.H., mendatangi Markas Kepolisian Resort (Polres) Ternate. Kedatangan mereka untuk secara resmi memasukkan Laporan Polisi (LP) tertulis terhadap seorang leader berinisial F, yang diketahui berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Hari ini, kami selaku penasihat hukum korban investasi bodong Zahra Berkah, mewakili klien kami selaku member, resmi mengajukan Laporan Polisi secara tertulis di Polres Ternate untuk melaporkan salah satu leader berinisial F,” ujar Mubarak dalam rilis resminya yang diterima media, Selasa (27/10/2026).
Mubarak membeberkan, kerugian yang diderita oleh ketujuh kliennya bervariasi dengan nilai yang cukup fantastis.
Kerugian berkisar antara Rp30 juta, Rp40 juta, Rp50 juta, hingga ada satu korban yang mengalami kerugian mencapai lebih dari Rp400 juta. Seluruh bukti transaksi keuangan telah disertakan sebagai lampiran dalam berkas laporan.
Berdasarkan fakta hukum yang dihimpun tim kuasa hukum, transaksi keuangan para korban tidak disetorkan langsung kepada owner utama yang kini telah ditahan, melainkan ditransfer langsung ke rekening pribadi milik terlapor F. Hal inilah yang menjadi dasar kuat keterlibatan hukum terlapor.
Mubarak menegaskan, alasan para leader yang sering kali berdalih tidak menikmati hasil investasi tidak dapat menggugurkan tanggung jawab pidana mereka. Peran leader dinilai sangat sentral karena aktif mengajak, mempromosikan, serta bertindak sebagai jembatan yang memfasilitasi aliran dana ilegal dari masyarakat ke tangan owner.
“Menurut hemat kami, para leader tidak terlepas dari tanggung jawab hukum dan ikut serta melakukan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Melalui laporan ini, pihak kuasa hukum mendesak Kapolres Ternate beserta jajaran Satreskrim untuk memberikan perhatian khusus dan bergerak cepat. Mereka berharap penyidik segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi korban serta memanggil terlapor F untuk dimintai pertanggungjawaban hukum.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Ternate masih melakukan verifikasi dan penelaahan mendalam terhadap berkas laporan tertulis yang diajukan oleh tim penasihat hukum korban guna menentukan langkah penyelidikan lebih lanjut.
