APH Didesak Usut Aliran Dana dan Aset Leader-Owner Zahra Berkah dari Perspektif Regulasi Investasi
MalutUpdate.com-Maraknya dugaan kasus investasi bodong Zahra Berkah yang meresahkan warga Ternate mendapat perhatian serius dari praktisi hukum. Aparat Penegak Hukum (APH) didesak tidak hanya memproses pidana umum, melainkan mengusut tuntas skema keuangan, aliran dana, hingga indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan perspektif hukum investasi dan pasar keuangan. Sabtu (19/8/26)
Pandangan tersebut disampaikan oleh advokat dari Kantor Hukum Ahmad Nurrahman Nassim, S.H. & Rekan. Pihaknya menilai mekanisme bisnis yang dijalankan Zahra Berkah mengindikasikan skema penghimpunan dana ilegal dengan pembagian keuntungan terstruktur antara pihak Owner dan para Leader.
“Setiap penerimaan dan pencairan dana oleh Leader diduga selalu menghasilkan profit dari Owner berdasarkan persentase yang disepakati. Dari sudut pandang investasi, pola ini mengarah pada skema Ponzi, di mana imbal hasil (return) tidak dihasilkan dari kegiatan usaha riil, melainkan dari putaran dana anggota baru,” ujar Ahmad Nurrahman Nassim, S.H.
Melihat pola transaksi tersebut, Ahmad mendesak Kepolisian dan Kejaksaan untuk berkolaborasi dengan otoritas keuangan guna melacak lalu lintas dana secara mendalam.
“Pihak penegak hukum perlu menelusuri seluruh aliran dana dari masyarakat ke Leader, hingga ke Owner. Penelusuran ini penting untuk memetakan peran pihak-pihak yang menikmati underlying asset atau keuntungan ilegal dari penghimpunan dana tanpa izin resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” tegasnya.
Selain melacak aliran uang, Ahmad menekankan krusialnya audit forensik terhadap profil aset para pelaku sebelum dan sesudah kegiatan investasi berlangsung.
“Perlu ditelusuri aset yang dimiliki para Leader dan Owner sebelum dan sesudah beroperasinya kegiatan ini. Dugaan kuat mengarah pada TPPU, di mana hasil kejahatan investasi disamarkan menjadi aset pribadi,” pungkasnya.
Langkah penelusuran aset dan audit aliran dana berbasis hukum investasi ini dinilai menjadi kunci utama bagi APH untuk menyita aset kejahatan (asset recovery) demi memulihkan kerugian para korban.
