Proyek Gagal Total! Proyek Air Bawah Laut Rp46 Miliar di Taliabu, Praktisi Hukum Desak APH Usut Tuntas Dugaan Pipa Bekas
MalutUpdate.com-Proyek jaringan air bersih bawah laut yang menghubungkan Desa Baringin ke Desa Limbo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, gagal total. Proyek raksasa bernilai fantastis yang dikerjakan di bawah naungan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW/BPBPK) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR tersebut kini mangkrak dan sama sekali tidak bisa dimanfaatkan warga.
Proyek yang membentang pipa sepanjang 11 kilometer di dasar laut ini menyedot anggaran APBN hingga hampir Rp46 miliar dalam dua tahap pengerjaan sejak tahun 2019. Sayangnya, usai dinyatakan selesai pada tahun 2020, uji coba penyaluran air hanya bertahan selama kurang dari satu bulan sebelum akhirnya mengalami kerusakan permanen dan terhenti hingga saat ini.
Dampaknya sangat dirasakan oleh sekitar 1.300 jiwa (330 Kepala Keluarga) di Desa Limbo serta warga Desa Lohobuba. Harapan besar masyarakat untuk mendapatkan akses air bersih yang layak sirna begitu saja.
Seorang warga menyampaikan yang tak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Ia menuturkan bahwa di tengah melimpahnya sumber air di Taliabu, warga desanya justru masih terisolasi dari akses air bersih.
“Di usia Indonesia yang sudah puluhan tahun merdeka, kita di Taliabu yang punya sungai dan sumber air melimpah, masih ada desa yang belum menikmati air bersih. Proyek air bersih dari kementerian senilai puluhan miliar, total hampir Rp46 miliar dalam dua tahap, dilaporkan selesai oleh pihak balai. Tetapi kenyataannya mangkrak dan sama sekali tidak bisa dinikmati warga,” tegas warga Limbo yang ditemui media.
Kondisi ini memaksa warga bergantung sepenuhnya pada air hujan. Ketika musim kemarau tiba, warga terpaksa mempertaruhkan keselamatan jiwa menyeberangi Selat Ndaluma menuju Desa Beringin Jaya menggunakan perahu hanya demi menimba air bersih di tengah ancaman ombak
Menanggapi carut-marut dan dugaan pemborosan uang negara dalam jumlah jumbo ini, Praktisi Hukum Bahmi Bahrun memberikan tanggapan keras. Menurut Bahmi, kegagalan proyek berskala besar ini tidak bisa sekadar dianggap sebagai kesalahan teknis biasa, melainkan ada indikasi kuat pelanggaran hukum yang merugikan keuangan negara dan hak dasar masyarakat.
Ia mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kejaksaan maupun Kepolisian untuk segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan proyek tersebut.
“Proyek gagal yang menyedot anggaran APBN sangat fantastis ini wajib hukumnya diselidiki kembali oleh APH. Mengapa demikian? Karena proyek ini sama sekali tidak memberikan nilai manfaat ekonomis maupun menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Uang rakyat puluhan miliar melayang tanpa hasil,” tegas Bahmi Bahrun saat dimintai keterangannya, Senin (5/10/26)
Bahmi menekankan bahwa proses hukum harus menyasar seluruh jajaran yang terlibat, mulai dari penanggung jawab anggaran hingga pihak penyedia jasa.
“Pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum sangat jelas, mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Balai/Cipta Karya hingga pihak kontraktor atau rekanan yang mengerjakan proyek tersebut. Jangan ada yang saling lempar batu sembunyi tangan,” lanjutnya.
Tidak hanya masalah asas manfaat, Bahmi Bahrun juga menyoroti rumor dan dugaan kuat di lapangan terkait indikasi penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi teknis, termasuk isu digunakannya pipa bekas dalam penyambungan jalur bawah laut tersebut.
Menurutnya, jika dugaan penggunaan pipa bekas itu terbukti benar, maka hal tersebut merupakan bentuk kejahatan konstruksi dan tindakan manipulatif yang sengaja merugikan negara demi meraup keuntungan pribadi atau kelompok.
“Isu mengenai dugaan penggunaan pipa bekas atau material yang tidak standar dalam pengerjaan bawah laut ini adalah sinyal merah yang sangat serius. Jika indikasi itu benar adanya, maka jelas ada unsur kesengajaan dan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan,” papar Bahmi.
Guna membuktikan hal tersebut, Bahmi mendesak penegak hukum untuk membongkar kembali seluruh dokumen sejak tahap awal pengadaan hingga penyerahan hasil pengerjaan.
“Oleh karena itu, dokumen terkait perencanaan, Detail Engineering Design (DED), adendum, hingga dokumen pencairan anggaran tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. APH harus mengusut tuntas dari hulu ke hilir. Jika sejak awal perencanaannya sudah cacat atau pelaksanaannya menyimpang dari kontrak, maka siapapun yang terlibat harus diproses hukum secara tegas!” pungkas Bahmi Bahrun.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak BPPW maupun BPBPK, yang di jabat oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPBPK Maluku Utara, Naomi Paramita Adhi belum dapat dimintai keterangan konfirmasi resmi terkait mangkraknya proyek gagal tersebut, meski upaya konfirmasi langsung ke kantor BPBPKtelah dilakukan oleh tim redaksi.
