Titik Api Terkendali, Pemkab Taliabu Turunkan Status Karhutla ke Transisi Pemulihan
MalutUpdate.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu resmi menurunkan status penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dari Tanggap Darurat menjadi Transisi Darurat Menuju Pemulihan. Status transisi ini dijadwalkan berlaku selama tujuh hari, terhitung sejak 16 hingga 22 Oktober 2026.
Keputusan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Pulau Taliabu Nomor 172 Tahun 2026, setelah Pemkab menggelar rapat koordinasi dan evaluasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus, menyatakan bahwa kebijakan ini diambil seiring dengan membaiknya situasi di lapangan. Sebagian besar titik api yang sebelumnya membakar kawasan hutan dan lahan berhasil dipadamkan oleh Tim Satgas Gabungan.
“Sebagian besar titik api yang sebelumnya membakar wilayah hutan dan lahan dilaporkan telah padam dan berhasil dikendalikan oleh tim satgas gabungan,” ujar Bupati Sashabila dalam keterangannya, Jumat (16/10/2026).
Meski situasi kian kondusif, Bupati menegaskan bahwa petugas di lapangan tetap disiagakan untuk memantau sisa-sisa bara api guna mengantisipasi potensi timbulnya titik api susulan.
Dengan terkendalinya Karhutla, Pemkab Taliabu kini mulai mengalihkan fokus pada penghitungan total dampak kerugian material serta penyiapan skema pemulihan ekonomi bagi warga terdampak. Program pemulihan tersebut ditargetkan terealisasi pada Tahun Anggaran 2027 hingga 2028 dengan menyesuaikan kapasitas fiskal daerah.
“Setidaknya Pemerintah Daerah wajib memiliki perhitungan atas kemampuan dan ketidakmampuan yang mungkin dapat kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat,” kata Bupati.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Pulau Taliabu, Dr. Yosar Kardiat, menjelaskan bahwa masa transisi darurat ini berfungsi sebagai jembatan dari tahap penanganan krisis menuju tahap pemulihan menyeluruh.
“Perubahan status dilakukan karena ancaman utama Karhutla di lapangan dinilai telah terkendali. Meski demikian, sisa risiko dan dampak bencana masih perlu ditangani secara terencana dengan tetap menjaga kesiapsiagaan,” jelas Sekda Yosar.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak beranggapan bahwa penanganan Karhutla telah dihentikan total. Seluruh jajaran Pemkab dipastikan tetap bersiap siaga sembari memastikan pelayanan publik terus berjalan optimal.
“Peralihan status menuju pemulihan bukan berarti penanganan Karhutla dihentikan. Koordinasi, kesiapsiagaan, dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
