Proyek Pipa Rp46 Miliar Taliabu Gagal Total, Naomi Paramita Didesak Buka Transparansi Dokumen
Maluku Utara-Proyek pembangunan jaringan air bersih bawah laut yang menghubungkan Desa Baringin menuju Desa Limbo di Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, berakhir gagal total.
Proyek strategis bernilai Rp46 miliar di bawah naungan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BPBPK) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR tersebut kini mangkrak dan sama sekali tidak memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
Infrastruktur pipa sepanjang 11 kilometer yang dibentangkan di dasar laut ini menyedot anggaran APBN secara bertahap sejak tahun 2019. Meski sempat dinyatakan selesai pada tahun 2020, uji coba penyaluran air bersih hanya bertahan kurang dari satu bulan sebelum akhirnya mengalami kerusakan permanen hingga terhenti total sampai hari ini.
Dampak dari kegagalan proyek tersebut dirasakan langsung oleh sekitar 1.300 jiwa (330 Kepala Keluarga) di Desa Limbo serta warga Desa Lohobuba. Harapan warga untuk memperoleh akses air bersih yang layak dan terjangkau kini sirna.
Seorang warga Desa Limbo menyampaikan kekecewaannya mendalam atas ketimpangan pembangunan yang terjadi di wilayah mereka, mengingat Kabupaten Pulau Taliabu sebenarnya kaya akan sumber daya air.
“Di usia Indonesia yang sudah puluhan tahun merdeka, kami di Taliabu yang memiliki sungai dan sumber air melimpah justru masih ada desa yang belum menikmati air bersih. Proyek dari kementerian bernilai hampir Rp46 miliar dilaporkan selesai oleh pihak balai, tetapi kenyataannya mangkrak dan sama sekali tidak bisa dinikmati warga,” tegasnya saat diminta keterangannya, Senin (5/10/26)
Kondisi krisis air ini memaksa masyarakat bergantung penuh pada penampungan air hujan. Saat musim kemarau tiba, warga terpaksa bertaruh nyawa menyeberangi Selat Ndaluma menuju Desa Beringin Jaya menggunakan perahu kecil demi menimba air bersih di tengah ancaman gelombang laut.
Menanggapi carut-marut pengerjaan proyek serta potensi kerugian negara dalam jumlah fantastis tersebut, Praktisi Hukum Bahmi Bahrun menegaskan bahwa kegagalan ini tidak boleh dipandang sekadar sebagai masalah teknis biasa. Ada dugaan kuat perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan merampas hak dasar masyarakat.
Bahmi mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan maupun Kepolisian, untuk segera turun tangan memeriksa seluruh pihak yang terlibat dari hulu ke hilir.
“Proyek gagal yang menyedot APBN fantastis ini wajib hukumnya diselidiki kembali oleh APH. Proyek ini tidak memberikan nilai manfaat ekonomis maupun menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Uang rakyat puluhan miliar melayang tanpa hasil,” ujar Bahmi.
Ia menambahkan, proses hukum harus menyasar seluruh tingkatan instansi dan penyedia jasa. “Pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum sangat jelas, mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Balai/Cipta Karya hingga pihak kontraktor atau rekanan penyedia jasa. Jangan ada yang saling lempar batu sembunyi tangan,” lanjutnya.
Selain masalah efektivitas anggaran, Bahmi menyoroti indikasi penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi teknis, termasuk isu maraknya penggunaan pipa bekas pada penyambungan jalur bawah laut. Menurutnya, jika hal itu terbukti, maka ini merupakan kejahatan konstruksi demi meraup keuntungan pribadi atau kelompok.
“Isu penggunaan pipa bekas atau material non-standar untuk pengerjaan bawah laut adalah sinyal merah yang sangat serius. Jika indikasi tersebut benar, maka ada unsur kesengajaan dan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaannya,” tegas Bahmi.
Guna mengungkap tabir di balik kegagalan proyek ini, Bahmi Bahrun memberikan penekanan khusus kepada Plt. Kepala BPBPK Maluku Utara saat ini, Naomi Paramita Adhi. Bahmi menegaskan bahwa kendati proyek tersebut dikerjakan beberapa tahun lalu dan kepemimpinan balai telah berganti, pimpinan saat ini tetap memiliki kewajiban moral dan hukum untuk bersikap transparan.
Bahmi meminta BPBPK tidak hanya gencar mempublikasikan pencapaian atau informasi-informasi positif ke publik, sementara proyek bermasalah yang menyedot uang negara bernilai puluhan miliar justru ditutupi.
“Walaupun Kepala Balai telah berganti dan proyek ini sudah berjalan bertahun-tahun lalu, Plt. Kepala BPBPK saat ini, Ibu Naomi Paramita Adhi, wajib memberikan penjelasan resmi dan membuka kembali seluruh dokumen proyek ini kepada publik maupun APH. Jangan hanya program dan informasi positif saja yang disampaikan ke publik, sementara proyek bernilai fantastis yang mangkrak seperti ini diamkan,” tegas Bahmi.
Ia mendesak agar BPBPK membuka seluruh data secara rasional dan transparan, mulai dari dokumen perencanaan awal, Detail Engineering Design (DED), proses lelang, adendum kontrak, hingga rekam jejak pencairan anggaran.
“Langkah ini penting untuk membuktikan secara rasional apakah perencanaan proyek sejak awal sudah cacat atau terdapat penyimpangan pelaksanaan di lapangan. APH harus mengusut tuntas dari hulu ke hilir tanpa tebang pilih,” pungkas Bahmi.
Hingga berita ini ditayangkan, tim redaksi telah berupaya melakukan konfirmasi langsung ke kantor BPBPK Maluku Utara. Namun, Plt. Kepala BPBPK Maluku Utara, Naomi Paramita Adhi, maupun pihak BPPW belum memberikan keterangan resmi terkait keterbengkalaian proyek bernilai Rp46 miliar tersebut.
