Minta Berita Dihapus! Eks Kabalai BPBPK Malut Sebut Tak Terlibat Proyek Air Bersih Rp46 M Taliabu: “Saya Masuk 2025 Pekerjaan Sudah Selesai”
MalutUpdate.com-Mantan Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK/BPPW) Maluku Utara, Sahdin Hi. Husen, akhirnya angkat bicara usai namanya terseret dalam sorotan publik terkait skandal proyek air bersih bawah laut senilai Rp46 miliar di Kabupaten Pulau Taliabu.
Secara mengejutkan, Sahdin meminta redaksi media untuk menghapus pemberitaan sebelumnya yang memuat tanggapannya. Ia secara tegas membantah keterlibatannya dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek mangkrak yang menyengsarakan warga Taliabu tersebut.
“Saya tara (tidak) terlibat sama sekali dari seluruh tahapan… Saya masuk 2025 itu pekerjaan sudah selesai,” tulis Sahdin melalui pesan tertulis yang diterima redaksi.
Ia menjelaskan bahwa dirinya baru dilantik menjabat sebagai Kepala Balai pada Juli 2025 hingga Agustus 2026, jauh setelah proyek air bawah laut yang menelan dana APBN puluhan miliar tersebut selesai dikerjakan.
Oleh karena itu, ia mengarahkan wartawan dan publik untuk menanyakan detail dokumen serta pertanggungjawaban langsung ke kantor balai.
“Konfirmasi saja ke kantor balai,” cetusnya singkat.
Mengenai tanggapan filosofisnya yang sempat memicu polemik, Sahdin memberikan klarifikasi atas frasa “niat baik selalu menemukan jalannya”. Menurutnya, pernyataan tersebut ditujukan kepada media yang mengangkat kasus ini agar masalah teknis di lapangan dapat terurai demi kepentingan masyarakat.
“Maksud saya itu kalau teman-teman punya niat baik mengangkat masalah ini agar masyarakat dapat menerima manfaat pembangunan, maka akan menemukan jalannya. Tentu tujuan teman-teman melihat masalah ini agar tujuan pembangunannya tercapai kan… Jika ada masalah di lapangan maka dilihat dari semua aspek,” tambahnya.
Pernyataan cuci tangan dan aksi ‘lempar bola’ dari mantan pimpinan balai ini semakin mempertegas betapa rumitnya benang kusut proyek air bawah laut sepanjang 11 kilometer yang menghubungkan Desa Baringin ke Desa Limbo tersebut.
Meski Sahdin mengklaim baru menjabat pada 2025 dan pimpinan balai saat ini (Plt. Naomi Paramita Adhi) terus bungkam dan sulit ditemui, publik menuntut agar seluruh pejabat baik yang lama maupun yang sedang menjabat tidak lepas tangan atas gagal fungsinya infrastruktur dasar yang dibiayai uang rakyat hampir Rp46 miliar ini.
Hingga kini, ribuan warga di Desa Limbo masih harus bertaruh nyawa menyeberangi laut demi mendapatkan air bersih, sementara Aparat Penegak Hukum (APH) terus didesak untuk segera membongkar dugaan kejahatan konstruksi hingga tuntas.
