Integritas Kejari Halbar Diuji, Dugaan Penyimpangan Bansos Rp 3 Milliar Disorot Publik
MalutUpdate.com-Kasus dugaan penyimpangan dana Bantuan Sosial (Bansos) senilai Rp3 miliar di Kabupaten Halmahera Barat kembali menjadi sorotan publik. Sorotan ini datang dari sala satu Aktifis masyarakat Halmahera Barat, Raffy Wadja, S.Pd.K, menegaskan pentingnya transparansi dan integritas Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Barat dalam menangani perkara ini secara objektif dan tuntas.
Anggaran bansos yang berasal dari APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023–2024 masing-masing sebesar Rp1,5 miliar per tahun tersebut kini sedang dalam proses penyidikan oleh Kejari Halbar. Sejumlah pihak telah diperiksa, termasuk 68 Kepala Desa serta dua penyedia barang yang diduga terlibat dalam proses pengadaan.
“Masyarakat menaruh harapan besar kepada Kejari Halbar untuk membuktikan integritasnya dalam menangani kasus ini. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Seluruh pihak yang terlibat, siapa pun itu, harus diperiksa dan dipertanggungjawabkan secara hukum” Ungkap Raffy Wadja yang diterima media, Jumat (16/10/26)
Sementara itu informasi saat ini yang himpunan medi, Kepala Kejari Halmahera Barat, Djino Talakua, menyatakan penyidikan masih berjalan namun belum dapat membeberkan materi penyidikan secara terperinci dengan alasan kerahasiaan perkara. Pihaknya juga telah melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Sosial untuk menghitung kerugian negara secara akurat.
Raffy mengingatkan, kasus ini bukan sekadar soal angka, melainkan soal kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di daerah ini.
“Jika kasus ini tidak ditangani secara transparan dan akuntabel, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum akan dipertaruhkan. Mari buktikan bahwa hukum berjalan untuk semua pihak tanpa pandang bulu,” tegasnya.
