BPN Sula Turun Ukur Lahan, Pembangunan Bandara Dufo Taliabu Masuki Tahap Baru
TALIABU – Pembangunan Bandar Udara (Bandara) Dufo Pulau Taliabu yang digagas oleh pemerintahan Aliong Mus dan Ramli pada tahun 2016 kembali didorong oleh Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus, dengan mendatangkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sula.
Pada pemerintahan Sashabila, kelanjutan pembebasan lahan untuk pembayaran mulai ditinjau kembali, seperti teknis pembayaran, pelibatan aparat penegak hukum, dan pengukuran lahan oleh BPN.
Kelanjutan pembangunan bandara di Taliabu ini masih menggunakan titik koordinat lama yang telah disusun dan ditentukan oleh pemerintahan sebelumnya, yakni di Desa Talo, Dusun Dufo, Kecamatan Taliabu Barat.
Kegiatan pengukuran ini menjadi tahap penting dalam rangkaian persiapan pembangunan infrastruktur penerbangan yang telah lama diharapkan masyarakat. Dengan kembali dimulainya proses ini, upaya pembebasan dan penetapan lahan untuk bandara dapat berjalan lebih terarah dan terukur.
Berdasarkan pantauan media ini, Senin (28/9/2026), BPN perwakilan Sula yang didampingi pemerintah daerah (pengadaan tanah), Kejaksaan Pulau Taliabu, Polres Pulau Taliabu, serta warga pemilik lahan mulai melakukan pengukuran tanah guna pembuatan peta bidang oleh masing-masing pemilik lahan.
Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Widya L. Mus, menegaskan bahwa pembangunan bandara bukan sekadar sarana penghubung, melainkan pintu gerbang percepatan pembangunan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat Pulau Taliabu ke depannya.
“Seluruh proses akan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk warga yang terdampak,” ungkapnya.
Sebelumnya, pembayaran lahan bandara Dufo telah sampai pada tahapan pembukaan rekening warga pada tahun 2018. Meski demikian, pembayaran lahan hingga kini tidak dapat terlaksana.
Dengan pengukuran lahan pada masa pemerintahan Sashabila Mus dan La Ode Yasir, diharapkan pembayaran lahan bandara dapat terlaksana pada tahun depan.
