KPK Diesak Usut Dugaan Pungli Dana Retret Kades Rp6,2 Miliar di Halmahera Selatan
MalutUpdate.com-Forum Mahasiswa Halmahera Selatan (FORMAHSEL) Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Kamis (17/9/2026).
Aksi ini dipicu oleh dugaan pemungutan dana ilegal terhadap para kepala desa se-Kabupaten Halmahera Selatan untuk kegiatan retret tahun 2025.
Koordinator Lapangan FORMAHSEL Jakarta, Alfian Sangaji, mendesak KPK RI di bawah kepemimpinan Setyo Budiyanto agar segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan, Muhammad Zaki Abdul Wahab.
“Kami mendesak KPK RI agar segera memanggil dan memeriksa Kepala DPMD Halsel, Muhammad Zaki Abdul Wahab. Yang bersangkutan diduga memungut uang dari seluruh Kades se-Halsel masing-masing sebesar Rp25 juta dengan dalih kegiatan retret di IPDN Jatinangor, Jawa Barat,” ujar Alfian dalam keterangannya yang diterima Media.
Pungutan sebesar Rp25 juta per Kades yang dialokasikan dari 249 desa di Halmahera Selatan tersebut diperkirakan mengumpulkan total dana hingga mencapai Rp6,2 miliar.
Alfian mengungkapkan bahwa usai kabar pungutan ini memicu keresahan publik di Halmahera Selatan, Kadis DPMD Halsel diduga menginstruksikan para Kades untuk segera menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan 2025 sebelum pencairan gaji periode November–Desember.
“Proses penyusunan Perubahan APBDes wajib dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD melalui Musyawarah Desa (Musdes), sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perubahan APBDes yang dilakukan secara tergesa-gesa ini merupakan pelanggaran berat terhadap asas transparansi pengelolaan keuangan desa dan wajib ditindak tegas,” tegas Alfian.
Selain itu, FORMAHSEL juga mendesak BPK RI untuk segera melakukan audit investigatif terhadap anggaran retret di IPDN Jatinangor, serta meminta Inspektorat Halmahera Selatan mengusut tuntas APBDes Perubahan 2025 yang disahkan secara mendadak. Alfian menuntut KPK RI bergerak cepat menetapkan Kadis DPMD Halsel sebagai tersangka apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi, serta menegaskan bahwa FORMAHSEL Jakarta akan terus mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas.
