Kasatker PJPA Irnanda Krisnandi Soal 14 Paket Lelang dan Dugaan Suap Gerakan Massa Menjelang Kunjungan Dirjen
MalukuUpdate.com-Gelombang desakan evaluasi terhadap Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (Satker PJPA) Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara, Irnanda Krisnandi, terus memanas. Plt. Kepala BWS Malut, Budi Prasetyo, diminta segera mengambil langkah tegas untuk membenahi internal PJPA agar tidak ikut menanggung beban moral maupun hukum atas deretan proyek bermasalah di Maluku Utara. Selasa (15/8/26)
Sorotan publik semakin tajam menyusul ditemukannya fakta baru terkait rencana lelang proyek Tahun Anggaran 2026. Informasi terkini mengungkap bahwa jumlah pekerjaan yang masuk dalam perencanaan lelang melalui mekanisme Peraturan Presiden (Perpres) ternyata membengkak dari yang sebelumnya diketahui 9 paket menjadi 14 paket proyek, dengan total anggaran diperkirakan mencapai Rp200 miliar.
Namun, alih-alih bersikap transparan, Kasatker PJPA Irnanda Krisnandi dinilai enggan terbuka mengenai rincian detail ke-14 paket pekerjaan yang tersebar di beberapa titik wilayah Maluku Utara tersebut.
Tak berhenti di situ, Irnanda Krisnandi kini juga diterpa isu miring terkait dugaan tindakan penyuapan terhadap beberapa gerakan massa. Langkah penyaluran dana tersebut diduga kuat dilakukan demi meredam aksi demonstrasi yang bakal digelar saat momen kunjungan Direktur Jenderal (Dirjen) ke Maluku Utara, meny menyusul maraknya sorotan terhadap deretan proyek PJPA yang bermasalah di lapangan.
Desakan pembenahan ini berpijak pada rekam jejak pengelolaan proyek di bawah kepemimpinan Irnanda Krisnandi yang disinyalir menyisakan banyak persoalan. Beberapa proyek strategis yang terus disorot di antaranya pengerjaan Jaringan Irigasi Desa Lembah Asri Tilope di Halmahera Tengah senilai Rp16 miliar yang diduga berdiri di atas lahan bersengketa serta menggunakan material tak sesuai spesifikasi.
Selain itu, Pembangunan Embung Nakamura TA 2023 beranggaran Rp24 miliar disinyalir mengalami pengurangan volume pengerjaan, serta Pembangunan Embung Pulau Hiri senilai Rp13,5 miliar yang dinilai gagal fungsi dan justru memicu ancaman banjir bagi permukiman warga. Pengerjaan jaringan irigasi dan Bendung Sangowo di Kabupaten Pulau Morotai pun tak luput dari indikasi penyimpangan.
Guna menyelamatkan anggaran negara dan menjamin kebermanfaatan pembangunan bagi masyarakat, Plt. Kepala BWS Malut Budi Prasetyo didesak untuk segera melakukan evaluasi total hingga tindakan pencopotan terhadap Kasatker PJPA Irnanda Krisnandi beserta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait sebelum proses lelang 14 paket proyek TA 2026 berjalan lebih jauh.
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air (Kasatker PJPA), Irnanda Krisnandi, memberikan klarifikasi secara rinci mengenai sejumlah sorotan proyek infrastruktur di wilayah Maluku Utara.
Dalam keterangannya, Irnanda menyampaikan empat poin utama guna meluruskan perkembangan dan penanganan proyek-proyek tersebut:
1. Anggaran dan Paket Proyek:
“Untuk anggaran dan sejumlah paket yang dimaksud, sampai saat ini belum ada anggaran yang masuk. Kami sangat terbuka terkait informasi publik jika ada program yang dijalankan di Maluku Utara.
2. Proyek Tilope (Rp16 Miliar):
“Proyek Tilope sebesar Rp16 miliar dikerjakan pada tahun 2024. Sejak mulai menjabat di akhir tahun 2025, kami langsung melakukan evaluasi terhadap seluruh hal yang menjadi atensi. Untuk pekerjaan lanjutan, kontrol bahan material kami berlakukan secara ketat. Tidak ada material yang boleh dipakai tanpa adanya dasar pengujian formal.”
3.Optimalisasi Proyek Nakamura:
“Mengenai Nakamura yang dibangun pada tahun 2023, sejak akhir 2025 kami melakukan penanganan bersama dengan Satker OP untuk langkah optimalisasi. Saat ini, sistem tersebut sudah bisa bekerja sesuai dengan perencanaan desainnya.”
4. Penyelesaian Embung Hiri:
“Terkait Embung Hiri yang dibangun tahun 2024, sejak akhir 2025 kami mengusulkan program penyelesaian pekerjaan. Kami juga sudah intens berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Ternate untuk bersama-sama mengawal usulan anggaran tersebut. Kami berupaya keras agar alokasi anggarannya dapat diakomodasi pada tahun 2027.”
