Protes Reses Diduga Dipusatkan di Rumah Pribadi, Wakil Ketua I DPRD Ternate Baku Hantam dengan Massa Aksi
MalutUpdate.com-Unjuk rasa Dewan Perjuangan Rakyat Moti (DPRM) di Kantor DPRD Kota Ternate, Rabu (30/9/2026), berakhir ricuh. Bentrokan fisik tak terhindarkan saat Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, mendatangi massa aksi.
Insiden bermula sekitar pukul 10.00 WIT usai massa aksi menggelar orasi di depan kantor DPRD Kota Ternate. Saat Amin Subuh turun dari mobil untuk menemui demonstran,
situasi mendadak memanas. Adu mulut antar kedua belah pihak dengan cepat memicu kontak fisik dan aksi saling dorong.
Suasana semakin tak terkendali ketika Amin Subuh terlibat baku hantam secara langsung dengan salah seorang peserta aksi berkaus putih. Berdasarkan rekaman video berdurasi 1 menit 33 detik yang beredar luas, tampak keduanya saling adu jotos. Amin Subuh bahkan terlihat sempat mengejar demonstran tersebut sebelum akhirnya dilerai dan diamankan oleh aparat kepolisian yang bersiaga di lokasi.
Koordinator Aksi DPRM, Rahman Daud. Ia turut mengecam dugaan keterlibatan putra Amin Subuh yang ikut melakukan tindakan anarkis terhadap salah satu senior demonstran kami.
“Kami mengecam keras tindakan anarkis yang diduga dilakukan oleh anak dari Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, yang menyerang senior kami. Aksinya terekam jelas dalam dokumentasi video. Kami mempertanyakan kapasitasnya berada di lokasi. Jika dia seorang anggota kepolisian, apakah ada surat tugas resmi untuk mengawal aksi kami?” tegas Rahman.
Aksi protes ini dipicu oleh kekecewaan masyarakat Moti terhadap pelaksanaan reses enam anggota DPRD Kota Ternate dari Daerah Pemilihan (Dapil) Moti, yakni Ridwan AR, Naila Ibrahim, Nurjaya Ibrahim, Irawati Nurman, Najib Thalib, dan Amin Subuh. Agenda yang seharusnya diserap langsung di Kecamatan Moti diduga dialihkan secara sepihak dan dipusatkan di kediaman pribadi Amin Subuh di Kelurahan Toboko, Ternate Selatan.
Rahman menegaskan bahwa kericuhan di lapangan tidak menyurutkan fokus utama massa aksi untuk menuntut keadilan atas prosedur penyerapan aspirasi yang dinilai cacat hukum.
“Kami tidak urus konflik internal DPRD, tetapi hak masyarakat Moti untuk didengar jangan dikorbankan. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2018, reses adalah kewajiban anggota dewan untuk menyerap aspirasi warga di daerah asalnya, bukan sekadar formalitas,” ujar Rahman.
Selain menuntut evaluasi terhadap Lurah Tafaga (Ade Samsudin) dan Lurah Moti Kota (Mahmud Adam) yang diduga ikut memfasilitasi kegiatan tersebut, DPRM juga telah resmi memasukkan Laporan Pengaduan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate. DPRM mendesak BK segera memproses enam wakil rakyat tersebut serta menuntut permohonan maaf secara terbuka kepada warga Moti.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih berupaya mendapatkan konfirmasi resmi dari Amin Subuh terkait insiden perkelahian dengan peserta aksi maupun tuduhan pengalihan lokasi reses ke rumah pribadinya.
