Proyek Gedung Laboratorium IAIN Manado Rp49 M Mangkrak: Sinyal Merah Pengawasan Pengadaan Kemenag RI
MalutUpdate.com-Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum Indonesia soroti terhadap mandeknya pembangunan Gedung Laboratorium Institut Agama Islam Negeri Manado, Kabupaten Sulawesi Utara, dengan nilai pagu Rp49.018.218.000 bersumber APBN bukan sekadar gertakan akademis, melainkan sinyal bahaya yang sah secara hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah. Senin (14/8/26)
Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo Perpres Nomor 12 Tahun 2021, kondisi progres nol persen di pertengahan masa kontrak 170 hari kalender mengindikasikan adanya celah fatal sejak tahap kualifikasi hingga pengendalian lapangan.
Penetapan PT Naura Dinamika Nusantara sebagai pelaksana proyek menaruh beban evaluasi awal pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Agama RI.
Menurut Koordinator AMPHI, Alfian Sangadji, “Seharusnya Rida Cameli, Kepala UKPBJ Kemenag RI, senantiasa mengawasi proyek ini dari proses pelelangan hingga pelaksanaan, bukan lepas tangan setelah kontrak ditandatangani.” Kritik tersebut dinilai masuk akal dalam konteks penelusuran rekam jejak.
Meski pengawasan harian bukan ranah langsung UKPBJ pasca-kontrak, keterlibatan lembaga ini tetap relevan diusut untuk memastikan apakah proses lelang telah menguji kapasitas finansial dan teknis penyedia secara objektif, atau justru meloloskan kontraktor yang sejak awal tidak siap melakukan mobilisasi.
Di sisi lain, Pejabat Pembuat Komitmen bersama Kuasa Pengguna Anggaran memegang tanggung jawab formal dan material paling krusial atas pembiaran keterlambatan ini. AMPHI menyoroti peran Ahmad Rajafi selaku Rektor IAIN Manado sekaligus KPA, serta Djunaidi Lababa selaku PPK, yang dinilai tidak serius dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk menjamin selesainya proyek tersebut.
Sesuai Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, PPK seharusnya tidak berdiam diri ketika pekerjaan fisik jalan di tempat. Ketiadaan kemajuan pasca-penandatanganan kontrak 31 Juli 2026 wajib direspons cepat dengan penerbitan Surat Peringatan dan penggelaran Show Cause Meeting (SCM) atau rapat pembuktian keterlambatan.
Jika penyedia terbukti gagal memenuhi action plan perbaikan, PPK memiliki wewenang penuh untuk memutus kontrak secara sepihak, mencairkan Jaminan Pelaksanaan ke kas negara, serta mengusulkan kontraktor ke dalam daftar hitam.
Melihat kondisi di lapangan yang tak kunjung bergerak, AMPHI mendesak Menteri Agama RI, KH. Nasaruddin Umar, untuk segera mengevaluasi kinerja seluruh pihak terkait dan menjatuhkan sanksi tegas tanpa pandang bulu agar memberikan efek jera. Desakan ini menjadi relevan agar Kemenag RI segera menerjunkan Inspektorat Jenderal guna mengaudit dugaan kelalaian prosedur maupun penyalahgunaan wewenang di tingkat internal IAIN Manado. Alfian pun menegaskan implikasi dari kelalaian ini,
“Gedung yang diimpikan seluruh mahasiswa ini kini tak kunjung selesai. Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata, kami siap melakukan demonstrasi langsung di depan Kementerian Agama RI sebagai bentuk pengawalan proyek ini.” Langkah tegas pemerintah sangat diperlukan demi menyelamatkan keuangan negara sekaligus memberikan kepastian fasilitas pendidikan bagi para mahasiswa.
