Sinergi Pusat-Daerah untuk Indonesia Emas 2045, Bupati Taliabu Ikuti Rakornas Kunci di Jakarta
JAKARTA– Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan agenda nasional dipertegas melalui kehadiran Bupati Sashabila Mus dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Dalam Negeri, Kamis (15/1/2026).
Bertajuk “Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah, Guna Mendukung Program Prioritas Presiden dan Asta Cita”, rapat di Hotel Pullman Jakarta ini menjadi pijakan strategis untuk memastikan setiap kebijakan pusat memberikan dampak nyata hingga ke daerah.
Melalui Plt. Kepala Dinas Kominfo, Darmanto, Bupati Sashabila Mus menyampaikan bahwa Rakornas ini bertujuan memperkuat koordinasi tripartit antara Pemda, Forkopimda, dan instansi vertikal.
Sinergi ini dinilai krusial untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai visi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
“Melalui rakornas ini, pemerintah diharapkan dapat menyusun pedoman operasional yang diintegrasikan dalam RPJMD dan RKPD Tahun 2026,” ujar Darmanto, mengutip arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menekankan pentingnya sinergi untuk ketertiban umum dan stabilitas politik.
Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan agar setiap anggaran negara difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Beliau meminta seluruh jajaran pemerintah daerah hingga TNI/Polri bekerja solid dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Komitmen Pemkab Taliabu: Dari Rapat ke Realisasi
Merespon arahan tersebut, Bupati Sashabila Mus menegaskan komitmen penuh Pemkab Pulau Taliabu. “Pemkab Pulau Taliabu berkomitmen menerjemahkan arahan Presiden dan Mendagri ke dalam perencanaan daerah, sesuai visi pembangunan jangka menengah 2026,” tegasnya.
Pernyataan ini menunjukkan langkah konkret Pemkab untuk segera mengalirkan hasil Rakornas ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah, memastikan pembangunan di Taliabu selaras dengan arah nasional dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
