Dugaan Malpraktik Reses Enam Anggota DPRD Ternate Berujung Ricuh, Akademisi: “Mereka Bukan Lagi Wakil Rakyat”
MalutUpdate.com-Gelombang protes warga Kecamatan Moti atas dugaan penyimpangan prosedur reses anggota DPRD Kota Ternate memuncak dalam aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kota Ternate, Rabu (30/9/2026).
Aksi yang diusung oleh Dewan Perjuangan Rakyat Moti (DPRM) tersebut berujung ricuh dan diwarnai insiden bentrokan fisik antara massa demonstran dengan Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh.
Insiden berawal sekitar pukul 10.00 WIT usai massa aksi menggelar orasi. Ketegangan meningkat saat Amin Subuh turun dari kendaraannya untuk menemui massa. Adu mulut yang terjadi dengan cepat bereskalasi menjadi aksi saling dorong hingga kontak fisik secara langsung.
Berdasarkan rekaman video berdurasi 1 menit 33 detik yang beredar luas, pimpinan dewan tersebut terlibat adu jotos dengan salah seorang peserta aksi berkaus putih, sebelum akhirnya dilerai oleh aparat kepolisian.
Aksi protes keras ini dipicu oleh kekecewaan mendalam warga atas pelaksanaan reses enam anggota DPRD Kota Ternate Daerah Pemilihan (Dapil) IV Moti yakni Ridwan AR, Naila Ibrahim, Nurjaya Ibrahim, Irawati Nurman, Najib Thalib, dan Amin Subuh. Agenda konstitusional yang seharusnya dilaksanakan langsung di Kecamatan Moti diduga dialihkan secara sepihak dan dipusatkan di kediaman pribadi Amin Subuh di Kelurahan Toboko, Ternate Selatan, dengan hanya mengundang jajaran lurah.
Menanggapi polemik tersebut, Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Muamil Sunan, memberikan kritikan menohok. Menurutnya, tindakan enam wakil rakyat yang enggan turun langsung ke dapil merupakan bentuk pengangkangan terhadap fungsi representasi politik terhadap konstituen.
“Ya… karena anggota DPRD tidak bertemu langsung dan mendengar aspirasi masyarakat sebagai konstituen. Sikap ini membuktikan bahwa anggota DPRD bukan lagi wakil rakyat,” tegas Muamil Sunan saat memberikan pandangan akademisnya, Jumat (2/10/26)
Muamil menjelaskan bahwa secara tata kelola pemerintahan daerah, tindakan memindahkan tempat reses ke kediaman pribadi telah mencederai regulasi dan tata tertib dewan.
“Jika sikap enam anggota DPRD yang melakukan reses di rumah pribadi, tentunya sudah menyalahi mekanisme dari reses tersebut. Bagaimana mungkin bisa mendengar aspirasi masyarakat jika tidak turun langsung ke dapil? Hal ini membuktikan bahwa keenam anggota DPRD tidak mau mendengarkan aspirasi dan menemui warga secara langsung,” lanjutnya.
Lebih jauh, Muamil menekankan substansi utama dari agenda reses yang tidak bisa digantikan hanya dengan mengumpulkan pejabat kelurahan di ruang privat. Menurutnya, output reses berupa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD akan kehilangan legitimasi moral dan akademis jika proses penyerapannya cacat prosedur.
“Kegiatan reses DPRD adalah turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing, bukan dengan melakukan rapat di rumah walaupun bersama para lurah. Hal ini disebabkan tujuan utama reses adalah untuk menemui warga, mendengarkan keluhan, menyerap aspirasi, serta memantau pelaksanaan pembangunan di masyarakat. Semua aspirasi dan masukan warga yang terkumpul selama reses akan disusun dalam laporan resmi yang disebut Pokir. Apa jadinya jika anggota DPRD tidak turun langsung ke dapil untuk bertemu warga?” ujar Muamil mempertanyakan validitas dokumen perencanaan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih berupaya mendapatkan konfirmasi resmi dari Amin Subuh maupun lima anggota DPRD Dapil Moti lainnya terkait insiden perkelahian serta tuduhan pengalihan lokasi reses tersebut.
