Perilaku Etika Pejabat Publik Pemkab Morotai, Akademisi Unkhair: Paling Etis Adalah Pencopotan
MOROTAI– Gelombang Desakan, Mulai dari Kopra Institute, Praktisi Hukum, hingga Akademisi menyoroti Perilaku Etika Pejabat Publik sekertaris Daerah Pulau Morotai yang diduga Doyan main Judi Online.
Sebagai orang nomor Satu, Bupati Morotai, Rusli Sibua Didesak mengambil Sikap tegas berupa pencopotan jabatan demi memulihkan nama baik daerah. Nama Muhammad Umar Ali, segera dicopot dari jabatannya kian menguat.
Sebelumnya praktisi hukum memberikan catatan kritis, kini giliran akademisi dari Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Muamil Sunan, yang angkat bicara dan memberikan respons menohok atas kasus dugaan keterlibatan Sekertaris Daerah Pulau Morotai tersebut dalam praktik judi online.
Muamil Sunan secara gamblang menyatakan keprihatinan sekaligus kecaman kerasnya terhadap figur nomor tiga di jajaran birokrasi Pemkab Pulau Morotai tersebut.
Menurut Muamil, posisi yang melekat pada diri Muhammad Umar Ali sebagai Sekda memikul tanggung jawab moral dan institusional yang sangat besar. Perilaku yang bersangkutan dinilai bertolak belakang dengan amanah jabatan yang diembannya.
“Sekda yang juga sebagai pembina ASN dan ketua KORPRI, tapi sikapnya menunjukkan perilaku yang tidak beretika serta merusak citra Pemkab Morotai,” tegas Muamil Sunan dalam keterangannya tertulisnya Via WhatsApp saat dimintai Tanggapan soal Etika Pejabat Publik, Minggu (7/6/26)
Sebagai seorang pimpinan tertinggi pegawai negeri di daerah sekaligus nakhoda Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Pulau Morotai, Sekda seharusnya menjadi role model atau teladan utama dalam penegakan integritas dan kode etik. Kasus dugaan judi online yang menyeret namanya ini dinilai telah meruntuhkan marwah birokrasi di mata publik.
Ketika disinggung mengenai langkah konkret apa yang harus diambil oleh Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menyelamatkan kepercayaan masyarakat, akademisi Unkhair ini tidak memberikan toleransi atas pelanggaran tersebut.
Guna menjaga wibawa pemerintahan, memulihkan kepercayaan publik terhadap birokrasi Pulau Morotai, serta memberikan efek jera, Muamil Sunan menegaskan bahwa sanksi administratif tertinggi harus segera dijatuhkan tanpa penundaan.
“Copot dari jabatannya,” singkat namun tegas pernyataan Muamil Sunan saat menutup komentarnya terkait sanksi yang paling etis tepat untuk Sekda Morotai
Pernyataan dari akademisi Unkhair ini semakin mempertegas bahwa ruang kompromi bagi pelanggaran disiplin berat di tingkat elite birokrasi sudah tertutup.
