Ketua DPC PPP Taliabu dan Tokoh Agama Penu Minta Bupati Batalkan Pergantian Pj Kades, Dinilai Picu Konflik
TALIABU- Tekanan politik terhadap Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus, terkait pergantian kontroversial Penjabat (Pj) Kepala Desa Penu semakin menguat.
Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pulau Taliabu, Rismanto, secara resmi menyerukan Bupati untuk menarik kembali Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pj Kades yang baru.
Seruan itu dilayangkan karena pergantian tersebut dinilai bukan hanya janggal, tetapi berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.
“Kami meminta Bupati untuk mencabut SK Pj yang baru. Langkah ini diambil secara mendadak dan justru mengancam ketenangan desa. Jangan sampai keputusan politik memicu konflik di masyarakat yang sudah hidup rukun,” tegas Rismanto, Sabtu (27/12/2025).
Rismanto menggarisbawahi bahwa Pj Kades sebelumnya, Asiruidn, sedang menangani proyek pembangunan drainase yang vital bagi desa. Pemberhentiannya di tengah jalan dinilai mengabaikan kepentingan publik.
“Ada pekerjaan penting untuk kesejahteraan warga yang justru dihentikan. Ini menimbulkan pertanyaan besar, apa prioritas sesungguhnya di balik pergantian ini? Jangan-jangan ada agenda lain yang mengesampingkan kepentingan rakyat banyak,” ujarnya.
Ia juga secara tidak langsung mengaitkan pergantian ini dengan isu panas penerbitan sertifikat tanah sengketa.
Sebelumnya, BPN membatalkan 257 sertifikat di Desa Penu setelah mendapat sanggahan massal warga. Atas sanggahan tersebut, sertfikat yang ingin diterbitkan atas nama orang lain di atas lahan warga akhirnya batal.
Namun, muncul kabar bahwa Bupati menginginkan sertifikat-sertifikat itu diterbitkan kembali.
“Kalau memang ada motif untuk memaksakan penerbitan sertifikat di atas tanah warga yang sudah jelas-jelas disanggah, itu adalah kesalahan besar. Itu bukan membangun, tapi merampas ruang hidup orang. Bupati harus mendengar suara rakyat dan menarik semua kebijakan yang berpotensi merusak kerukunan,” tambah Rismanto.
Seruan dari Ketua PPP ini memperkuat posisi warga dan tokoh masyarakat Penu yang telah lebih dulu menolak keputusan Bupati. Dukungan dari partai politik ini menunjukkan bahwa polemik ini telah meluas dari isu agraria murni menjadi sorotan politik lokal yang kritis.
Protes ini tidak hanya datan dari politisi di Taliabu, tokoh agama seperti pendeta dan imam di Desa Penu juga menolak pergantian Pj, Asirudin yang digantikan oleh Pj baru dianggap keputusan yang salah, karena pergantian ini dipastikan akan berdampak buruk bagi masyarakat terutaman tentang persoalan lahan warga.
Hingga saat ini, Bupati Sashabila Mus belum memberikan tanggapan atas desakan pencabutan SK tersebut. Tekanan yang semakin membesar dari gabungan suara warga, tokoh agama, dan sekarang politik partisan, menanti jawaban tegas dari pemimpin daerah. Apakah SK kontroversial itu akan bertahan, atau justru dicabut untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih luas?
