Pengiriman Gas LPG ke Taliabu Dihentikan Syahbandar Luwuk, Sejumlah Dapur MBG Terancam Tidak Beroperasi
TALIABU – Rencana operasional sejumlah dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Pulau Taliabu terancam terganggu menyusul larangan pemuatan tabung gas LPG oleh Syahbandar Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.
Larangan itu diberlakukan di Dermaga Luwuk, yang selama ini menjadi satu-satunya jalur pasok gas bagi warga Taliabu. Sejumlah tabung gas yang hendak dikirim melalui kapal penumpang terpaksa diturunkan.
Padahal, pengiriman gas tersebut sudah dikonfirmasi untuk mendukung kegiatan operasional dapur MBG di Taliabu. Namun, pihak syahbandar tetap bersikukuh menolak pemuatan.
“Tidak bisa. Kami sudah koordinasi dengan pimpinan, tetap tidak boleh muat karena ini kapal penumpang, bukan kapal barang,” ujar salah seorang staf syahbandar di Dermaga Luwuk, Sabtu (6/6/2026).
Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak langsung pada ketersediaan gas di Taliabu. Selain rumah tangga yang mulai menggunakan tabung gas, dapur MBG yang sedang beroperasi di wilayah tersebut juga diprediksi akan mengalami kesulitan pasokan.
Taliabu sendiri belum memiliki agen resmi Pertamina untuk penjualan tabung gas. Sejauh ini, Luwuk menjadi satu-satunya daerah pemasok gas bagi masyarakat di pulau tersebut.
Pemerintah Pulau Taliabu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi (Perindakop) belum memberikan keterangan terkait masalah ini. Media ini telah melakukan konfirmasi, tetapi belum direspons oleh Kepala Dinas Perindakop Taliabu.
Sementara itu, Mislan Syarif, Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, saat dikonfirmasi mengatakan akan melakukan koordinasi dengan pihak syahbandar Luwuk dalam waktu dekat agar mencari jalan keluar.
“Iya, jadi ini harus ada komunikasi terkait hal ini. Apakah kita harus buat kerja sama atau apa pun, agar gas itu bisa masuk ke Taliabu. Karena selain keperluan rumah tangga, ini juga jadi kebutuhan program Presiden di Taliabu, yakni MBG,” ujar Mislan.
Mislan mengatakan, jika tidak ada solusi segera, bukan hanya warga biasa yang akan kesulitan, tetapi program makanan bergizi yang tengah berjalan juga terancam terganggu.
“Kalau tidak cari solusi yang jelas, akan terganggu. Tidak hanya masyarakat, tapi program Presiden,” tegasnya.
