Antara Nyaman dan Tabrak Aturan, Bupati Taliabu Masih Pertahankan Posisi Sekda dengan Ijazah Diploma
TALIABU – Gelombang protes yang menentang pengangkatan Ma’aruf sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Taliabu belum juga mereda. Namun, langkah tegas justru tidak datang dari pihak yang paling berwenang untuk mengoreksi, Bupati Taliabu, Sashabila Mus.
Sumber terpercaya di internal pemerintah daerah mengonfirmasi bahwa hingga saat ini, Bupati Sashabila Mus tetap bersikukuh mempertahankan Ma’aruf di posisi puncak birokrasi tersebut.
Sikap ini diambil meski sorotan publik dan kalangan politik kian tajam terhadap dua masalah mendasar, ketidaksesuaian ijazah Diploma Dua (D2) yang dimiliki Ma’aruf dengan syarat minimal Strata Satu (S1), serta dugaan pemalsuan gelar pada dokumen resmi.
“Bupati merasa keputusannya sudah final. Sinyal yang diberikan ke internal sangat jelas, Sekda yang sekarang akan dipertahankan. Sepertinya Bupati merasa aman dan situasi ini bisa dilalui,” ujar seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya, Senin, (29/12/2025).
Keberanian Bupati untuk bertahan ini memunculkan analisis baru. Pengamat kebijakan public, seperti apa yang di sampaiakn Rsimanto Tari.
“Pertama, bisa jadi ada keyakinan kuat dari Bupati bahwa ada celah hukum atau penafsiran lain yang membenarkan pengangkatan tersebut, meski Permendagri No. 9/2022 sudah sangat jelas. Kedua, ini mungkin merupakan bentuk loyalitas politik yang sangat kental, di mana kualifikasi administrasi dianggap kalah penting dibanding faktor kepercayaan pribadi,” Rismanto..
“Ketiga, dan ini yang paling riskan,” sambungnya, “adalah indikasi bahwa Bupati menganggap protes ini hanya akan menjadi riak kecil yang akan hilang dengan sendirinya, tanpa perlu respons korektif. Sikap ini berbahaya karena mengabaikan prinsip kepatuhan terhadap regulasi dan merusak sendi-sendi tata kelola pemerintahan yang baik.” Tambahnya.
Dengan dipertahankannya Ma’aruf, bola kini sepenuhnya berada di pihak Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina dan pengawas. Tekanan untuk melakukan intervensi administratif diperkirakan akan semakin besar.
Ketua DPC PPP Taliabu, Rismanto Tari, mengaku tidak heran dengan sikap Bupati, namun menjanjikan eskalasi. “Kami sudah menduga Bupati akan tutup mata dan tutup telinga. Ini membuktikan bahwa birokrasi kita benar-benar sakit.,” Jelas Rismanto.
Publik Taliabu kini menyaksikan uji nyali antara kekuatan politik lokal dengan aturan negara yang baku. Pertanyaannya kini, apakah Gubernur Maluku Utara memiliki kemauan politik untuk membenahi kekeliruan di daerah bawahannya.
