Ketua DPC Gerindra Taliabu Dukung Pemilihan Bupati-Gubernur Melalui DPRD
TALIABU – Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pulau Taliabu, Amrin Yusril Angkasa, menyatakan dukungannya agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bupati dan Gubernur pada 2024 dialihkan menjadi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Gagasan ini diusulkan untuk diterapkan pada Pilkada serentak 2029 mendatang.
Pernyataan Amrin bukanlah sikap tunggal. Ia menegaskan bahwa pandangan ini sejalan dengan suara mayoritas pengurus Partai Gerindra, baik di tingkat daerah hingga ke pengurus pusat.
“Sikap kami ini mewakili aspirasi internal partai yang telah melalui berbagai diskusi mendalam,” ujar Amrin, Rabu (31/12/2025).
Gerindra tidak sendirian. Partai-partai seperti PKB, Golkar, dan PAN juga dilaporkan memiliki pandangan serupa. Menurut Amrin, terdapat dua tolok ukur utama yang mendasari wacana ini.
Amrin dengan tegas menyoroti besarnya biaya yang ditanggung negara dan daerah dalam penyelenggaraan pemilihan langsung.
“Efisiensi itu sudah sangat jelas. Pemilihan langsung yang melibatkan seluruh masyarakat memakan anggaran yang sangat besar,” jelasnya.
Menurut Amrin, dana yang selama ini dialokasikan untuk logistik pemilu, kampanye, dan pengawasan, dianggap dapat dialihkan untuk program pembangunan yang lebih langsung menyentuh kebutuhan publik.
Alasan kedua yang dikemukakan adalah upaya untuk meredakan polarisasi dan ekses politik pascapemilihan. “Pemilihan langsung akan membuat sekat politik yang sangat tampak di masyarakat,” tutur Amrin.
Ia memperingatkan bahwa politik identitas dan gesekan di tingkat akar rumput seringkali mengeras selama kontestasi langsung.
Lebih lanjut, Amrin menyoroti nasib Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kerap menjadi korban politik pasca pemilihan.
“Setelah bupati terpilih, kebanyakan ASN yang ikut memilih sering mendapatkan korban politik. Suasana kerja menjadi tegang, dan tidak jarang terjadi mutasi yang didasari pada loyalitas politik, bukan kompetensi,” paparnya.
Mekanisme melalui DPRD, menurutnya, diharapkan dapat meminimalisasi dampak negatif ini dan menciptakan iklim pemerintahan yang lebih stabil.
Wacana pengembalian sistem pilkada ke DPRD bukan hal baru dan selalu menuai perdebatan. Para pendukungnya, seperti yang diwakili Gerindra dan koalisinya, berargumen bahwa selain efisiensi, sistem perwakilan dapat menghasilkan pemimpin yang lebih fokus pada pembangunan karena tidak terbebani oleh “hutang politik” yang masif kepada pendukung.
Amrin Yusril Angkasa menutup dengan harapan agar pertimbangan nasional dan kebijakan yang matang menjadi panduan. “Kita perlu belajar dari pengalaman. Mari kita pilih sistem yang tidak hanya demokratis, tetapi juga bijak secara finansial dan menjaga kerukunan bangsa,” tutupnya.
