Polri Perkuat Ketahanan Pangan 2026: Fasilitasi Modal KUR dan Gandeng Bulog Serap Jagung Petani
Jakarta-Polri mengambil langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Melalui rapat koordinasi (Rakor) lintas sektoral yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026),
Polri berkomitmen mengawal rantai produksi dari hulu hingga hilir guna memastikan kesejahteraan petani dan memutus ketergantungan pada tengkulak.
Rakor ini melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo, ini juga diikuti secara daring oleh seluruh jajaran Polda se-Indonesia.
Dalam arahannya, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo memberikan apresiasi atas capaian tahun lalu. “Tahun 2025 menjadi tonggak sejarah di mana Indonesia berhasil mencukupi kebutuhan jagung pabrik pakan ternak tanpa impor. Rakor ini adalah bentuk konsolidasi untuk memastikan strategi tahun 2026 berjalan lebih solid dan kolaboratif,” tegasnya.
Polri berperan aktif sebagai jembatan bagi Kelompok Tani (Poktan) dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui sinergi dengan Himbara, petani binaan Polri mendapatkan kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, mengungkapkan komitmen sektor perbankan dalam mendukung program ini. Pada tahun 2026, BRI telah menyiapkan plafon senilai Rp180 triliun khusus untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung. Implementasi ini sudah mulai dirasakan petani di wilayah Polda Jawa Barat, seperti di Nagreg dan Ciamis, yang kini mampu memperluas lahan garapan berkat dukungan modal tersebut.
Sisi Hilir: Putus Rantai Tengkulak dan Stabilitas Harga
Di sisi hilir, Polri memastikan petani tidak lagi terjebak oleh permainan harga tengkulak. Polri menjalin kerja sama erat dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga kompetitif sesuai standar pemerintah.
Berdasarkan surat dinas internal Bulog nomor SDI217/DU000/PD.02.01/12012026, pemerintah menetapkan target pengadaan jagung sebanyak 1 juta ton untuk cadangan pangan tahun 2026.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga di tingkat petani tidak jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah berhasil mendorong harga beli hingga Rp6.400 per kg,” ujar Brigjen Pol. Langgeng.
Selain stabilitas harga, program ini menyasar pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk meningkatkan produksi nasional. Dengan pendampingan manajerial dari Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, petani diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas, tetapi juga memiliki kemampuan manajemen keuangan yang baik untuk melunasi pinjaman modal tepat waktu.
