Usai Aksi Tolak Pergantian Pj. Warga Kembali Berkumpul Buat Surat Penolakan Kepada Bupati
TALIABU– Usai melakukan aksi penolakan Pj Kades baru, Wagra, Desa Penu kembalibermusyawarah. Masyarakat bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan pertemuan darurat sebagai bentuk penolakan tegas terhadap Surat Keputusan (SK) Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus, yang mengganti Penjabat (Pj) Kepala Desa mereka.
Pj Kades Asirudin, yang baru memimpin kurang dari lima bulan dan dikenal sebagai putra Desa, secara mendadak digantikan oleh Jhon Bugis.
Pergantian ini memantik protes keras dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, pemuda, serta perangkat desa.
Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak bersepakat membuat surat kesepakatan bersama untuk menolak penetapan Pj Kades baru oleh Bupati. Dua alasan utama menjadi pemicu penolakan ini, pertama, sifat pergantian yang dinilai mendadak dan tanpa alasan jelas kedua, kinerja Asirudin yang dianggap transparan dan bijaksana dalam mengelola pemerintahan desa.
“Pergantian ini sangat mendadak. Pj kami ini, selain anak Penu, dia bekerja secara transparan. Tanpa alasan yang jelas, kami tidak mungkin menyetujui penggantian ini. Untuk apa mengganti jika yang bersangkutan menjalankan tugas dengan baik?” tegas Yasri, Rabu (31/12/2025).
Masyarakat mendesak agar Asirudin dapat tetap menjalankan tugasnya hingga pemilihan kepala desa definitif dilaksanakan. “Kami masyarakat Desa Penu meminta Bupati menarik kembali SK pergantian ini. Biarkan Pj yang sekarang bertugas hingga pilkades berlangsung,” harap Yasri.
Lebih jauh, penolakan ini juga diwarnai kecurigaan mendalam dari sebagian warga. Kehadiran Jhon Bugis ditengarai sarat dengan kepentingan penguasaan lahan oleh oknum tertentu.
Masyarakat kuatir, pengangkatan ini bukan untuk kepentingan desa, melainkan hanya membawa agenda segelintir orang.
Di tengah ketegangan ini, masyarakat membuka ruang dialog. Mereka berharap Bupati mendengar aspirasi mereka dan membuka ruang diskusi untuk mencari solusi terbaik bagi ketenangan dan kemajuan Desa Penu. Tuntutan mereka jelas, kebijakan harus mendengar suara akar rumput, bukan hanya keputusan dari atas tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
